RANGKUMAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian Mengenai:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)

2. Dampak besar dan penting

3. Kerangka acuan

4. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL)

5. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL)

6. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)

7. Pemrakarsa

8. Instansi yang berwenang

9. Instansi yang bertanggung jawab

10. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan

11. Komisi penilai

12. Menteri

13. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

14. Gubernur

Mengenai analisis Dampak Lingkungan Hidup

1. Merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Hasil digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

3. Penyusunan dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Mengenai Jenis Usaha AMDAL

1. Macam-macam uasaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. Eksploitasi sumber daya alam (terbaharui / tak terbaharui)

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial dan budaya, pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

e. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;

f. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;

g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;

h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

2. Jenis usaha yang wajib AMDAL ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

3. Ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun.

4. Kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib melakukan RPL dan RKL yang dibina oleh instansi yang membina usaha tersebut.

5. Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin wajib mencantumkan RPL dan RKL dalam izin usahanya.

6. Ketentuan mengenai persyaratan dan RKL dan RPL ditetapkan oleh instansi setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang bertanggung jawab.

Mengenai pembangunan didalam kawasan yang sudah dibuatkan AMDAL tidak diwajibkan membuat lagi dan hanya membuat RPL dan RKL.

Mengenai Dampak Besar dan Penting

1. Kriteria :

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;

b. Luas wilayah persebaran dampak;

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;

e. Sifat kumulatif dampak;

f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

2. Pedoman ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Mengenai Keadaan Darurat

1. Untuk menanggulanginya tidak perlu membuat AMDAL lagi

2. Ditetapkan oleh Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Mengenai Ketentuan izin usaha

1. AMDAL yang menjadi syarat Wajib diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang

2. Diajukan oleh pemrakarsa kepada Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab.

3. Mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RPL dan RKL yang diterbitkannya.

4. Ketentuan izin wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

KOMISI PENILAI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Mengenai pembentukan komisi penilai

Ø Di tingkat pusat oleh Menteri, berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

Ø Di tingkat daerah : oleh Gubernur; daerah berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I.

Tugas komisi penilai

Menilai KA ANDAL, ANDAL, RKL, RPL.

Tata kerja Komisi penilai

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Penilai dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Sedangkan pada komisi penilai pusat dibantu oleh tim teknis dari masing-masing sektor. Dan menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan dasar keputusan atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tata kerja komisi penilai ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar dan memperhatikan saran/pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait. Ketentuan mengenai tata kerja tim teknis ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Penilai Pusat.

Komisi penilai pusat terdiri atas unsur-unsur

· Instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup,

· Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

· Departemen dalam negeri

· Instansi yang ditugasi bidang kesehatan

· Instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan,

· Instansi yang ditugasi bidang perencanaan pembangunan nasional,

· Instansi yang ditugasi bidang penanaman modal,

· Instansi yang ditugasi bidang pertanahan,

· Instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan,

· Departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,

· Departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang terkait,

· Wakil propinsi daerah tingkat i yang bersangkutan,

· Wakil kabupaten/kotamadya daerah tingkat ii yang bersangkutan,

· Ahli di bidang lingkungan hidup,

· Ahli di bidang yang berkaitan,

· Organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji,

· Wakil masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai pusat ditetapkan oleh Menteri.

Komisi penilai daerah terdiri atas unsur-unsur :

· Badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I

· Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

· Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat i

· Instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah

· Instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah

· Instansi yang ditugasi bidang kesehatan daerah tingkat I

· Wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

· Wakil instansi terkait di propinsi daerah tingkat I

· Wakil kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang bersangkutan

· Pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan

· Ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan

· Organisasi lingkungan hidup di daerah

· Organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji

· Wakil masyarakat yang terkena dampak

· Serta anggota lain yang dipandang perlu

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai pusat ditetapkan oleh Gubernur.

Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria :

a. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara;

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I

c. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;

d. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;

e. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan republik indonesia dengan negara lain

Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar kriteria.

Tim teknis

1. Tim teknis terdiri atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota tim teknis ditetapkan oleh Menteri untuk komisi penilai pusat, dan oleh Gubernur untuk komisi penilai daerah tingkat I.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

BAB III

TATA LAKSANA

KA ANDAL

· Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa, disusunberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

· KA ANDAL disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan ketentuan :

a. di tingkat pusat : kepada Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat

b. di tingkat daerah : kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

· Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak lingkungan hidup.

  • KA ANDAL dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.
  • Keputusan atas penilaian wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalamjangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan
  • Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tertentu maka instansi yang bertanggung jawab dianggap menerima kerangka acuan dimaksud.
  • Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.

ANDAL, RKL, RPL

  • Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL, RPL, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkankeputusan dari instansi yang bertanggung jawab.

· Penyusunannya ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, diajukan oleh pemrakarsa kepada :

a. di tingkat pusat : Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;

b. di tingkat daerah : Gubernur melalui komisi penilai daerah tingkat I.

· Komisi penilai wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya

· Penilaian :

Di tingkat pusat : oleh komisi penilai pusat;

Di tingkat daerah : oleh komisi penilai daerah

· Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian

· Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat

· Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu selambatlambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen

· Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang di tentukan maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

· Instansi yang bertanggung jawab mengembalikan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

· Perbaikan diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab

· Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :

a) dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau

b) biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.

· Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan

· Salinan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pegelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh :

a) di tingkat pusat : instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi terkait yang berkepentingan, Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

b) di tingkat daerah : Gubernur kepada Menteri, Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan instansi yang terkait.

Kadaluwarsa Dan Batalnya Keputusan Hasil ANDAL, RPL

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

· Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditertibkannya keputusan kelayakan tersebut.

· Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarasa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggung jawab.

· Instansi yang bertanggung jawab memutuskan :

a) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; ataU

b) Pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

· Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.

· Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai mengenai dampak lingkungan hidup baru seseuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

· Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong.

· Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan seperti diatas maka pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini

· Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan

· Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan diatas maka pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PEMBINAAN

Intansi

Ø Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan teknis terhadap komisi penilai pusat dan daerah.

Ø Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari izin.

Pendidikan

Ø Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilakukan dengan koordinasi instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Ø Lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan koordinasi dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pemberian lisensi/sertifikasi dan peraturannya ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah penyusunannya dibantu pemerintah, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB V

PENGAWASAN

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RPL dan RKL kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur.

1. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :

a. Pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. Penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada Menteri secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin dan Gubernur.

BAB VI KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

  • Setiap usaha wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa. Dalam jangka waktu 30 (hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab. Saran, pendapat, dan tanggapan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Tata cara dan bentuknya ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
  • Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
  • Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup bersifat terbuka untuk umum. Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

BAB VII PEMBIAYAAN

  • Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibeban di tingkat pusat dan daerah pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan
  • Biaya penyusunan dan penilaian KA ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dibebankan kepada pemrakarsa.
  • Biaya pembinaan teknis dan pengawasan dibebankan pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.Biaya pembinaan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi usaha yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup suatu usaha pada saat sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang bersangkutan atau sudah diajukan kepada instansi yang membidangi usaha yang bersangkutan, tetap dinilai oleh komisi penilai instansi yang bersangkutan, dan harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku secara efektif.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: